Sekolah Rakyat: Harapan Pemerataan atau Sekat Baru dalam Pendidikan?

 

Pendidikan nasional Indonesia sedang berada pada titik yang menentukan. Di satu sisi, muncul inisiatif Sekolah Rakyat sebagai program pemerintah untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini diposisikan sebagai salah satu langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045, dengan fasilitas bebas biaya dan dukungan negara penuh dalam bentuk asrama serta biaya hidup bagi peserta didik yang kurang mampu.

Namun, di balik semangat kemanusiaan itu, perlu kita renungkan lebih kritis: apakah Sekolah Rakyat benar-benar jalan menuju keadilan pendidikan yang sejati, atau justru berpotensi menciptakan sekat baru dalam sistem yang sudah kompleks?

Dari satu sisi, Sekolah Rakyat menjadi respons atas kenyataan pahit: sistem pendidikan formal kita belum berhasil menjamin pendidikan berkualitas yang merata hingga ke kelompok masyarakat yang paling rentan. Ketimpangan akses, kualitas guru, sarana-prasarana sekolah yang timpang, dan ketimpangan ekonomi telah menyebabkan banyak anak dari keluarga miskin “terpinggirkan” dari peluang pendidikan yang layak. Dengan Sekolah Rakyat, anak-anak ini diberi akses langsung ke lingkungan belajar yang terstruktur dan dibebaskan dari beban biaya yang selama ini membatasi partisipasi mereka dalam pendidikan formal.

Namun sekaligus penting untuk menempatkan program ini dalam perspektif yang lebih luas. Sekolah yang terpisah—meskipun digagas untuk membantu—mampu melahirkan dualisme baru: sekolah “regular” dan sekolah “rakyat.” Ketika anak-anak dipisahkan menurut status ekonomi mereka, ruang belajar yang berbeda itu berisiko memperkuat stigma dan menempatkan kelompok tertentu pada posisi marginal meskipun niat awalnya baik. Ini menjadi semacam paradoks: untuk membebaskan dari keterbatasan, kita justru menciptakan ruang yang terpisah dari arus utama pendidikan.

Pembicaraan tentang Sekolah Rakyat juga membuka pertanyaan besar tentang peran negara dan hukum pendidikan kita. Konstitusi dan undang-undang telah menegaskan hak setiap warga negara atas pendidikan yang layak. Namun apakah program pendidikan semacam ini memperkuat hak tersebut secara sistemik, atau hanya menjadi program ad-hoc untuk menyelesaikan masalah struktural yang seharusnya ditangani melalui perbaikan sistem pendidikan secara menyeluruh? Ketika anak-anak miskin hanya bisa belajar di sekolah yang terpisah sementara sekolah negeri lainnya tetap tidak optimal dari sisi kualitas guru, kurikulum, dan sarana-prasarana, maka masalah ketimpangan tidak lantas hilang—ia hanya dipindahkan ke ruang yang berbeda.

Kita patut bertanya pula tentang kesinambungan program ini. Bila Sekolah Rakyat hanya menjadi alternatif sementara tanpa integrasi jelas ke dalam sistem pendidikan nasional—mulai dari pengakuan ijazah, kesinambungan kurikulum, hingga peluang melanjutkan pendidikan pada jenjang lebih tinggi—ini dapat menjadi pendidikan kelas dua dalam praktik, sebuah “zona aman” yang jauh dari akses kualitas pendidikan yang sejati.

Oleh sebab itu, kita tidak bisa sekadar memuji Sekolah Rakyat karena tujuannya yang mulia. Kita harus tetap kritis melihat apakah ini solusi jangka panjang atau sekadar tenda sementara di bawah sistem pendidikan yang timpang. Pendidikan yang adil bukan hanya soal memberikan bangunan sekolah baru; ia menuntut perbaikan seluruh sistem agar generasi muda dari semua latar belakang dapat belajar bersama di ruang yang setara dan berkualitas. Hal ini menuntut komitmen nyata dari negara untuk menuntaskan ketimpangan kualitas pendidikan, bukan sekadar membuka akses yang terpisah. 

Akhirnya, Sekolah Rakyat bisa menjadi awal yang baik—tetapi bukan tujuan akhir. Pendidikan yang sejati haruslah mempertemukan seluruh anak bangsa di ruang belajar yang sama, di mana kualitas, kesempatan, dan masa depan tidak bergantung pada status ekonomi, melainkan pada tekad kolektif untuk membangun bangsa yang benar-benar inklusif dan adil.

Menurut teori Equal Opportunity in Education yang dikemukakan oleh Samuel Bowles dan Herbert Gintis (1976), sistem pendidikan yang baik tidak cukup hanya membuka akses, tetapi juga menjamin kesetaraan kualitas bagi seluruh peserta didik. Ketika negara mendirikan sekolah khusus bagi masyarakat miskin, terdapat risiko serius berupa segregasi sosial, yakni pemisahan peserta didik berdasarkan latar belakang ekonomi yang justru mereproduksi ketimpangan.

Pandangan ini sejalan dengan kritik Paulo Freire dalam bukunya Pedagogy of the Oppressed (1970). Freire menegaskan bahwa pendidikan yang membebaskan bukanlah pendidikan yang memisahkan, melainkan yang mengintegrasikan seluruh anak bangsa dalam satu sistem yang adil dan setara. Pemisahan atas dasar status sosial-ekonomi hanya akan melanggengkan relasi penindasan dalam bentuk baru.

Dengan demikian, solusi atas persoalan akses pendidikan bagi kelompok miskin bukan dengan mendirikan sekolah baru yang bersifat segregatif, melainkan melalui penguatan kolaborasi lintas kementerian. Kementerian Sosial dapat bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memastikan peserta didik dari keluarga miskin diterima di sekolah negeri berkualitas tanpa mekanisme seleksi yang diskriminatif, sekaligus didukung melalui kebijakan afirmatif yang menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan kultural.  

Read More

Gaji Bisa Dibayar, Dedikasi Tak Pernah Bisa Dibeli

                                                                                      

Pendidikan yang kuat hanya dapat terwujud melalui guru-guru yang berdedikasi. Kalimat itu terdengar sederhana, bahkan klise. Namun justru pada kesederhanaannya, ia menyimpan kenyataan paling keras dalam dunia pendidikan: bahwa sistem boleh megah, kurikulum boleh berganti, teknologi boleh canggih, tetapi semuanya runtuh bila guru kehilangan dedikasi.

Sekolah sering dibicarakan sebagai bangunan, sebagai institusi, sebagai angka-angka dalam laporan. Kita mendebatkan akreditasi, asesmen, dan peringkat. Namun jarang kita duduk sejenak dan bertanya: siapa yang setiap pagi benar-benar hadir di hadapan anak-anak itu? Jawabannya selalu sama: guru. Bukan kebijakan. Bukan aplikasi. Bukan slogan.

Guru yang berdedikasi tidak selalu yang paling fasih berbicara tentang teori pendidikan. Ia justru kerap hadir dalam wujud yang sunyi: datang lebih awal, pulang paling akhir, membaca ulang catatan muridnya di rumah, atau menahan lelah demi memastikan seorang anak tidak tertinggal sendirian. Dedikasi tidak selalu tampak heroik; ia lebih sering berupa kesetiaan yang berulang dan melelahkan.

Dalam dunia yang serba cepat dan instan, dedikasi adalah sikap yang melawan arus. Guru diminta beradaptasi dengan teknologi, tuntutan administratif, dan perubahan kurikulum, namun pada saat yang sama tetap menjaga sisi paling manusiawi dari pendidikan: perhatian, kesabaran, dan ketulusan. Di titik inilah pendidikan diuji—bukan pada kecanggihan alatnya, melainkan pada daya tahan nurani para pendidiknya.

Kita kerap lupa bahwa pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan perjumpaan batin. Seorang murid bisa lupa rumus, tetapi ia akan selalu ingat guru yang percaya padanya ketika ia nyaris menyerah. Dedikasi guru bekerja diam-diam, membentuk karakter tanpa perlu pidato panjang. Ia menanam nilai melalui teladan, bukan instruksi.

Pendidikan yang kuat, pada akhirnya, bukanlah pendidikan yang paling ramai dipromosikan, melainkan yang paling setia dirawat. Dan perawatan itu bernama dedikasi. Selama masih ada guru yang memandang mengajar sebagai panggilan, bukan sekadar kewajiban, selama itu pula harapan pendidikan akan tetap hidup—meski dalam keterbatasan.

Maka jika kita sungguh-sungguh ingin membangun pendidikan yang kokoh, barangkali yang paling pertama harus kita jaga bukanlah sistemnya, melainkan manusianya. Sebab pendidikan, seperti kehidupan, berdiri bukan di atas kecanggihan, tetapi di atas kesetiaan. 

Read More

Masyarakat Morsongai Gotong Royong Cor Jalan dengan Dana Swadaya

 

Morsongai, Sawah Tengah — Semangat gotong royong kembali ditunjukkan warga Kampung Morsongai, Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang. Pada hari rabu (17/12/25) pagi, warga morsongai melanjutkan program pengecoran jalan poros dusun, yang terintegrasi antara beberapa dusun yang terdapat di Kampung Morsongai Desa Sawah Tengah. Mereka melaksanakan pengecoran jalan lingkungan dengan dana iuran Swadaya Masyarakat.

Pengecoran dilakukan untuk memperbaiki akses jalan yang sebelumnya rusak dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Jalan tersebut merupakan jalur utama aktivitas warga, mulai dari akses ke sawah, sekolah, hingga mobilitas ekonomi sehari-hari.

Kegiatan ini melibatkan puluhan warga yang bekerja sejak pagi hari. Sebagian warga menyiapkan adukan semen, sementara yang lain meratakan coran secara bergantian dengan peralatan sederhana. Ada sekitar 40 unit molen yang dipesan untuk proses pengecoran dengan target bisa terhubung dengan akses utama jalan raya Sawah Tengah Robatal tepatnya sampai di Kampung Bunglekko' Desa Sawah Tengah.

Tokoh masyarakat setempat menyampaikan bahwa pembangunan jalan ini murni hasil kesepakatan warga. “Dana berasal dari iuran sukarela masyarakat. Tidak ada paksaan, semua dilakukan demi kepentingan bersama. Selain itu, dengan adanya swadaya ini, diharapkan masyarakat bisa saling merawat, menjaga dan merasa memiliki sehingga jalan tidak mudah rusak kembali.” ujarnya.

Warga berharap, dengan selesainya pengecoran jalan tersebut, kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan meningkat. Selain itu, semangat kebersamaan yang terbangun diharapkan terus terjaga untuk mendukung pembangunan lingkungan lainnya. 

Kegiatan pengecoran jalan secara swadaya ini menjadi bukti bahwa partisipasi aktif masyarakat masih menjadi kekuatan utama dalam pembangunan desa. (Ags)

Read More