Penekanan berlebihan pada relevansi industri berisiko menjadikan kurikulum vokasi terlalu tunduk pada kebutuhan pasar jangka pendek yang sifatnya fluktuatif dan sering kali eksploitatif. Industri berubah jauh lebih cepat dibandingkan sistem pendidikan, sehingga ketika pendidikan diarahkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan industri saat ini, lulusan justru berpotensi tertinggal ketika lanskap ekonomi bergeser. Pendidikan yang baik seharusnya membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir, bernalar, dan beradaptasi lintas konteks, bukan sekadar keterampilan teknis yang cepat usang.
Lebih jauh, optimisme bahwa vokasi akan otomatis meningkatkan produktivitas nasional mengabaikan kenyataan bahwa rendahnya produktivitas di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh kualitas tenaga kerja, melainkan juga oleh struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor berupah rendah, minim riset, dan lemah dalam inovasi. Dalam konteks seperti ini, pendidikan vokasi justru berisiko menjadi pemasok tenaga kerja murah yang terampil secara teknis tetapi tidak memiliki daya tawar, alih-alih menjadi motor penggerak transformasi ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi. Pendidikan akhirnya berfungsi melayani sistem ekonomi yang timpang, bukan mendorong perubahan struktural terhadapnya.
Selain itu, narasi transformasi vokasi sering menutup mata terhadap persoalan ketimpangan sosial dan geografis. Tidak semua daerah memiliki ekosistem industri yang mampu menyerap lulusan vokasi secara layak. Tanpa kebijakan pasar kerja dan perlindungan sosial yang kuat, pendidikan vokasi justru dapat memperbesar frustrasi sosial: lulusan dinyatakan “siap kerja”, tetapi pekerjaan yang tersedia terbatas, tidak stabil, dan tidak bermartabat. Dalam situasi ini, kegagalan lulusan disalahkan pada individu, sementara persoalan struktural dibiarkan tak tersentuh.
Argumen bahwa pendidikan vokasi kini juga menanamkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis dan kolaboratif memang terdengar meyakinkan, tetapi implementasinya patut dipertanyakan. Keterampilan tersebut tidak tumbuh secara instan dalam pendidikan yang orientasi utamanya adalah efisiensi, kepatuhan pada standar industri, dan target kompetensi teknis. Berpikir kritis justru membutuhkan ruang akademik yang memungkinkan pertanyaan, keraguan, dan bahkan kritik terhadap sistem ekonomi dan industri itu sendiri—sesuatu yang sulit tumbuh dalam pendidikan yang terlalu berorientasi pada kebutuhan pasar.
Dengan demikian, menjadikan transformasi pendidikan vokasi sebagai poros utama pembangunan manusia Indonesia adalah langkah yang reduktif dan berisiko. Pendidikan seharusnya tidak hanya bertanya “apa yang dibutuhkan industri?”, tetapi juga “manusia seperti apa yang ingin kita bentuk?”. Tanpa keseimbangan antara pendidikan vokasi, pendidikan umum, dan penguatan daya kritis serta etika sosial, transformasi vokasi justru dapat menjauhkan pendidikan dari tujuan hakikinya: memanusiakan manusia dan membebaskan, bukan sekadar menyesuaikan diri dengan logika pasar.
0 Comments
